GRPK Endus Ada Penggelembungan Dana Seragam Linmas

Propinsi: 

Gerakan Rakyat Pemberantas Korupsi (GRPK) Karawang mengendus adanya mark up (penggelembungan) anggaran pengadaan seragam anggota Linmas (pelindung masyarakat) yang muncul dalam APBD Karawang tahun 2013 ini, sebesar Rp 2,5 miliar. Padahal anggota Linmas atau lebih dikenal dengan sebutan Hansip itu hanya berjumlah 3.090 orang.

"Kami sangat setuju para anggota Hansip diberi seragam baru. Hanya saja program tersebut jangan dijadikan sebagai ajang mencari keuntungan pribadi," ujar Ketua GRPK, Asep Toha, saat dihubungi "PRLM", Rabu (20/2).

Dikatakan Asep, dengan perhitungan sederhana saja, mark up anggaran tersebut sudah dapat diketahui. Uang sebesar Rp 2,5 miliar jika dibagi 3.090 akan muncul angka Rp 809 ribu per anggota Linmas.

Menurut Asep angka sebesar itu sangat tidak realistis. Sebab, baju sergam hansip berikut antributnya paling mahal diperkirakan hanya mencapai Rp 500 ribu per orang. Artinya, ada mark up sedikitnya Rp 300 ribu per pengadaan satu baju seragam.

"Kami kira hal ini sangat keterlaluan. Keluguan dan keikhlasan para anggota Hansip dalam mengabdi pada masyarakat masih dimanfaatkan untuk korupsi," tutur Asep Toha.

Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD Karawang yang duduk sebagai Badan Anggaran (Banggar) Legislatif, Ace Sopyan Mustari, membenarkan jika Pemkab Karawang telah mengaalokasikan anggaran untuk pembelian seragam baru anggota Linmas sebesar Rp 2,5 miliar. Selain memberi seragam baru, Pemkab juga akan menaikan honor anggota Linmas dari Rp 50 ribu/orang/bulan menjadi Rp 100 ribu/orang/bulan.

Dengan bangga Ace bahkan mengklaim pengadaan seragam untuk Linmas tersebut atas usulan Komisi A yang disampaikan melalui Banggar DPRD. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada pelindung masyarayakat di tingkat desa tersebut.

"Bagaimana pun keberadaan Linmas harus mendapatkan perhatian. Oleh karena itu kami berinisiatif mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk pengadaan seragam Linmas," jelas Ace.

Dikatakan juga, alokasi anggaran pengadaan seragam baru tersebut berada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, di mana Satuan Linmas berada dibawah naungan Satpol-PP. "Leading sektornya ada di Satpol PP, kita berharap program ini bisa direalisasikan April mendatang," ujar Ace.

Namun demikian Ace mangaku tidak mengetahui jika anggaran untuk hal tersebut telah dimark up oleh pihak-pihak tertentu. Yang pasti, pihaknya akan mengawal program tersebut hingga terealisasi dengan tuntas. "Kami akan mengawal program ini mulai pelaksanaan hingga pendistribusian. Kami ingin program ini tepat sasaran dan berjalan dengan baik," jelas Ace.

Artinya, lanjut Ace, jika dalam pengadaan seragam tersebut masih ada anggaran yang tersisa, maka uangnya harus dikambalikan ke kas daerah. "Mari kita pantau program ini bersama-sama," kata Ace. (A-106/A-147)***