Jokowi Bisa Perpanjang "Deadline" Usulan Lelang

Masih sedikit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang mengusulkan pelaksanaan lelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan Jasa DKI Jakarta. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberi batas waktu kepada SKPD dan UKPD mengusulkan lelang hingga 16 Mei 2014 mendatang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Apabila seluruh SKPD dan UKPD telah mengusulkan lelang ke ULP hingga batas waktu yang ditentukan, maka tidak perlu diperpanjang.

"Kita lihat perkembangan dan progress-nya bagaimana?" kata Endang, di Balaikota Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Hingga Jumat (2/5/2014) lalu, baru ada sekitar 67 SKPD dan UKPD yang mengusulkan lelang ke ULP. Padahal, jumlah SKPD dan UKPD mencapai 750.

Berdasarkan data ULP DKI, kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini mencapai 56 ribu kegiatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 kegiatan harus dilelang. Permohonan lelang yang sudah masuk sebanyak 302 paket kegiatan. Di antaranya, 18 paket yang sudah masuk proses lelang.

Endang mengharapkan, dengan arahan Jokowi, SKPD dan UKPD dapat mempercepat usulan mereka ke ULP DKI. Semakin cepat SKPD mengusulkan lelang ke ULP, maka semakin cepat sebuah program kerja dilaksanakan, serta anggaran semakin terserap baik.

"Meskipun untuk lelang, kita tentunya menunggu kelengkapan persyaratannya. Mudah-mudahan (SKPD) semakin ter-push untuk mempercepat usulan lelang," kata Endang.

Adapun beberapa SKPD dan UKPD yang telah mengusulkan lelang pengadaan barang dan jasa ke ULP, antara lain seperti Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Barat, UPT Monas, UP GOR Ragunan, dan lainnya.

Menurut dia, penyusunan TOR (term of references) harus jelas dan detail. Seperti misalnya, sebuah SKPD hendak membeli sebuah alat berat. Di dalam dokumen, jangan hanya dilampirkan tujuan membeli dua alat berat. Namun, harus detail lengkap dengan spesifikasi dan lainnya. Proses pelaksanaan lelang juga tergantung pada kelengkapan persyaratan usulan lelang.

"Kalau persyaratan dokumennya tidak lengkap, dikembalikan dan dikonsultasikan lagi ke SKPD pengusulnya. Sebetulnya, ini sudah pekerjaan sehari-hari kita, mudah-mudahan melonjak cepat," kata Endang.

Semua lelang fisik yang anggarannya di atas Rp 200 juta dan lelang jasa di atas Rp 50 juta akan dilaksanakan melalui ULP. Ia juga berharap tidak terjadi monopoli pemenang tender.

Endang mengatakan, tidak semua barang dapat dibeli melalui ULP. Sebab, sebagian besar pelelangan telah masuk di dalam e-catalog dan e-purchasing. Apabila di kedua sistem online tersebut tidak tersedia, baru masing-masing SKPD dan UKPD melakukan lelang melalui ULP barang dan jasa.

Penulis    : Kurnia Sari Aziza
Editor     : Ana Shofiana Syatiri

Sumber: Kompas.com, Selasa, 6 Mei 2014 | 14:09 WIB

Section: