Katalog Elektronik Cegah Potensi Korupsi

Penerapan e-purchasing atau tata cara pembelian barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi terhadap barang dan jasa yang dimuat dalam sistem katalog elektronik atau e-katalog diyakini dapat mencegah potensi korupsi di tingkat pemerintahan. Saat berbicara di acara ”Bersama LKPP Membangun Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan”, Kamis (26/5), di Jakarta, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, selain dapat membuat ketersediaan dan keterjangkauan pembelian barang dan jasa, pembelian melalui e-purchasing berdasarkan e-katalog juga dapat dilakukan terbuka dengan mencantumkan harga dan jenis barang atau jasa. 

Dengan pengawasan yang ketat, upaya untuk melakukan penggelembungan dana saat pengadaan barang dan jasa pun sulit dilakukan. ”E-purchasing berdasarkan e-katalog itu membantu mencegah korupsi karena sistemnya terbuka. Jenis dan harganya juga sudah diketahui, pembayarannya pun pasti sesuai harganya,” ujar Agus. 

Menurut dia, selama ini, pengadaan barang dan jasa menarik perhatian berbagai pihak karena sarat kepentingan dan penggelembungan dana. Sebelum adanya e-katalog, pengadaan barang dan jasa dilakukan tertutup melalui sistem tender. Akibatnya, prosedur pembelian pun tak transparan. Dengan e-purchasing berdasarkan katalog elektronik, sistem tender dihapuskan. 

Awal Agustus 2015, LKPP menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik. Dengan mekanisme e-purchasing berdasarkan e-katalog, setiap instansi pemerintah dapat membeli barang dan jasa melalui katalog di laman internet LKPP. 

Sejauh ini, jumlah komoditas yang dijual dalam e-katalog mencapai 61.975 unit. Jenis komoditas yang dijual antara lain alat berat, alat pemindai, alat kesehatan, obat-obatan, bibit sapi, layanan internet dan provider  jasa pengelolaan gedung, jasa operator bus, dan jasa penyewaan. Namun, belum semua lembaga memanfaatkan layanan e-purchasing berdasarkan e-katalog. Beberapa instansi masih menggunakan sistem tender karena alasan barang atau jasa belum ada di e-katalog. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hampir semua pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta menggunakan layanan e-purchasing berdasarkan e-katalog, seperti pembelian bus, alat kesehatan, alat berat, aspal, dan obat-obatan. Selain menawarkan kecepatan, sistem itu juga memberikan keuntungan lebih bagi daerah. (C05) 

Sumber: Kompas, 27 Mei 2016

Section: