Pengadaan Barang; Yang Kuat, Menang!

Diskursus tentang kesetaraan warga negara terus digaungkan, khususnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, hukum Machiavelli tentang kekuasaan politik yang kuat yang menang terus berlaku di urusan publik. Hal ini termasuk dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Secara umum, perempuan pengusaha terus mengalami diskriminasi, pelecehan, dan bermacam label terkait seksualitasnya. Tak mengejutkan kalau hasil survei tentang Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia menunjukkan, hanya 5 persen peserta pelelangan umum pemerintah memenuhi kategori sebagai perusahaan milik perempuan dengan nilai paket pengadaan jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan milik laki-laki.

Padahal, peluang pasar ini sangat besar. Dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, beberapa waktu lalu, Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas) Nina Sardjunani mengungkapkan, sebanyak 30 sampai 40 persen dari APBN 2012, 2013, dan 2014—sebesar Rp 1.435 triliun, Rp 1.683 triliun, dan Rp 1.842 triliun—dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejak 2012 sampai pertengahan 2014 terdapat lebih dari 300.000 paket pekerjaan yang didanai APBN atau APBD.

Survei yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bappenas, dan Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA) itu menunjukkan potensi tinggi dari perusahaan milik perempuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Suatu studi di lima provinsi pada 2006 menemukan 97 persen perempuan responden mengaku termotivasi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Secara khusus, perusahaan yang dikelola perempuan juga meningkatkan peluang kerja bagi perempuan meski juga bisa dikritisi, terutama terkait upah yang lebih rendah.

Namun, 92 persen perusahaan milik perempuan tidak pernah ikut tender. Akses informasi mereka terbatas karena rendahnya kemampuan mencari informasi melalui internet dan media sosial.

Mereka juga pesimistis bisa memenanginya karena yakin proses pengadaan itu hanya formalitas. Mereka tidak mengetahui peraturan tentang hal itu.

Sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum menandatangani government procurement agreement dalam klausul Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Artinya, pemerintah berharap sektor pengadaan barang dan jasa dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh perusahaan dalam negeri.

Adapun klausul AFTA tentang pengadaan barang dan jasa hanya terbatas untuk sektor swasta yang prosesnya lebih sederhana dan efisien.

Survei yang melibatkan 203 perusahaan yang dikelola perempuan dan 203 perusahaan yang dikelola laki-laki itu juga memperlihatkan, rata-rata omzet tahunan perusahaan milik perempuan yang pernah mengajukan pinjaman bank dan menjadi penyedia bagi pemerintah adalah Rp 9,1 miliar, hampir sepertiga dari rerata omzet tahunan perusahaan milik laki-laki yang mencapai Rp 25,7 miliar.

Hasil survei menyodorkan berbagai rekomendasi terkait peningkatan kapasitas perusahaan, penguatan asosiasi dan peluang jaringan, dan lain-lain. Akan tetapi, sambil mengungkap contoh-contoh proses di lapangan selama ini, pendiri Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Dewi Motik Pramono, seakan mengingatkan pada rimba raya proses lelang.

Oleh karena itu, isu jender dalam masalah ini harus dibaca sebagai relasi kuasa yang timpang. Tak hanya antara laki-laki dan perempuan pengusaha, tetapi terutama juga antara yang cepat dan yang lambat, yang kuat dan yang lemah. Survival of the fittest. Seperti itulah! (MARIA HARTININGSIH)

Tulisan ini disalin dari Kompas, 2 September 2014

Section: