Puluhan Pengacara Laporkan Korupsi Gubernur Sumut

Propinsi: 

Puluhan pengacara mensinyalir Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Kejaksaan Tinggi Sumut melakukan persekongkolan dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho, terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), dan bantuan operasional sekolah (BOS).   

Persekongkolan itu diungkapkan puluhan pengacara saat mengajukan gugatan class action terhadap Gatot Pujo Nugroho di Pengadilan Negeri (PN) Medan. 

Saat mendaftarkan gugatan itu, pengacara yang berjumlah 23 orang tersebut mengharapkan, pengadilan mengeluarkan perintah terhadap aparat untuk menuntaskan keterkaitan Gatot.   

Gugatan itu diterima PN Medan dengan nomor perkara 309/Pdt.6/2013/PN.MDN. Selain mengajukan gugatan, puluhan pengacara terkemuka di daerah ini juga melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, lembaga antikorupsi itu dinilai mampu menuntaskan kasus tersebut.   

"Banyak fakta yang menjadi dasar gugatan dan mengarah kepada Gatot dalam kasus dugaan korupsi itu. Sebab, berbagai kesaksian terdakwa dalam proses penyidikan oleh aparat saat mengusut kasus dugaan korupsi itu, sampai ke tingkat persidangan di pengadilan, kasus yang mengakibatkan negara mengalami kerugian tidak sedikit itu, semuanya mengarah kepada Gatot," ujar Ketua Tim Advokasi Penggugat, Hamdani Harahap kepadaSP di Medan, Senin (3/6).   

Hamdani sangat menyesalkan sikap aparat penyidik Polda Sumut dan Kejati Sumut yang sama sekali tidak memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di daerah itu. 

Padahal, banyak fakta yang dapat dijadikan dasar untuk mengusut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 43.A/LHP/XVIII.MDN/06/2012.   

"Berdasarkan hasil audit BPK ada ditemukan proyek fiktif dan pengusulan proposal tidak melalui biro terkait sebanyak 1.631 proposal. Bahkan, dalam persidangan, terdakwa Aminuddin yang merupakan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Rutin Biro Umum Setda Pemprov Sumut,  membuka nama - nama penerima aliran dana Bansos dan Biro Umum," katanya.   

Selain Aminuddin, Ridwan Panjaitan yang merupakan ajudan pribadi Gatot Pujo Nugroho telah diadili sekarang, tidak mungkin berani mengambil dana dari bagian keuangan tanpa perintah dan persetujuan pimpinanannya. 

Selain itu, terdakwa Aidil Agus dan Imom Saleh Ritonga, dalam keterangannya mengungkapkan adanya aliran dana ke sejumlah anggota DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.   

"Sayangnya, yang ditangkap dan diproses oleh Polda Sumut dan Kejati Sumut hanya PNS bawahan saja. Kelas kakapnya, yaitu Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah anggota DPRD Sumut yang terlibat namun tidak diproses. Kasus ini bisa melebar kemana - mana bila KPK menangani korupsi itu. Aparat pun bisa diproses jika terbukti terlibat persekongkolan," tegasnya.   

Adi Mansar selaku penggugat lainnya menyampaikan, banyak bukti dugaan korupsi yang melibatkan Gatot. Misalnya, realisasi dana BOS dengan anggaran sebesar Rp 17 miliar yang bersumber dari APBN untuk Sumut. 

Dana BOS itu justru dialihkan untuk dana Bansos dan BDB ke 33 Kabupaten/Kota se-Sumut. Penyidik Polda Sumut hanya menetapkan M Ilyas Hasibuan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) menjadi tersangka.   

"Di sini ada keanehan lagi, yaitu hanya pejabat KBUD saja yang ditahan. Logika hukumnya, pejabat setingkat KBUD tidak mungkin kerja sendiri merubah peruntukan dana Rp17 miliar tanpa ada perintah dari atasannya dalam hal Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Dalam ABPD Sumut sejak 2010, 2011 dan 2012 untuk sektor pendidikan, anggarannya diperkecil menjadi 3,5 % saja atau tidak sampai 20% dari total APBD," ungkapnya.   

Ditambahkan, sesuai aturan yang berlaku pada pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945 disebutkan,  untuk sektor pendidikan harus dianggarkan minimal 20 % dari total APBD. 

Sementara dalam tahun-tahun ini juga, sektor dana Bansos dan BDB melonjak tinggi secara signifikan mencapai 80 % dari tahun sebelumnya 2009. Dimana pada tahun 2009 anggaran dana Bansos hanya Rp190 miliar, sejak tahun 2010 menjadi 1,6 triliun bahkan lebih.   

Adi menduga, tingginya dana Bansos dan BDB ini, dipergunakan Gatot Pujo Nugroho untuk menarik simpatik masyarakat, saat Pemilihan Gubernur. 

Dana Bansos dan BDB itu sengaja ditabur menjelang Pemilihan Gubernur supaya muncul simpatik warga Sumut kepada pemenang Pilgubsu tersebut. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho pun belum memberikan keterangan resmi atas tuduhan itu. [155]

Section: