Respons Cepat Jokowi-Ahok Hadapi SKPD

Menjelang tengah tahun, penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 8 persen. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama merespons cepat hal tersebut dengan mengadakan rapat pimpinan dengan masing-masing kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD.

"Besok (hari ini) kita adakan rapim untuk membahasnya. Itu perlu pembahasan detail," ujar Basuki, Minggu (4/5/2014) kemarin.

Rendahnya penyerapan anggaran diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti saat pengarahan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah (ULP) kepada jajaran Eselon II dan III di Balaikota, Jumat (2/5/2014) lalu. Selain itu Endang mengatakan, belanja modal baru 0,06 persen. Kondisi Ini lebih lambat seperti tahun 2013.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran karena jajaran SKPD lamban dalam menyerahkan syarat dokumen permohonan lelang kepada ULP. Oleh sebab itu, anggaran belum bisa diserap.

"Total permohonan lelang ada 7.000 dengan 50.000 lebih kegiatan. Tapi yang sudah masuk ULP baru 302. Parahnya yang sudah lengkap syaratnya dan siap dilaksanakan baru 26 item," ujar Andi, Jumat pekan lalu.

Andi menyarankan, SKPD segera memproses pemohonan lelang paket yang sudah jelas dapat dikerjakan, misalnya land clearing atau fondasi proyek. Sisanya dapat dianggarkan kembali di dalam APBD Perubahan, akhir 2014 atau dianggarkan pada tahun 2015.

Andi mengungkapkan, jajaran SKPD sebagai pengguna anggaran kurang tanggap serta gesit dalam melengkapi syarat dokumen permohonan lelang. Jajaran SKPD sering menggunakan paradigma lama dengan mengajukan permohonan lelang tanpa melengkapinya dengan syarat-syarat.

"Padahal sudah ada sosialisasi, pengarahan. Tahun harus sudah bukan tahun transisi lagi, melainkan sudah harus tahun jadi. Kita ini sudah darurat, jangan lagi pakai mindset lama," ujar Andi.

"Pokoknya, paling lambat pengajuan permohonan lelang 16 Mei 2014. Jika lewat dari itu, saya enggak tahu lagi lah. Itu sudah jadi kewenangan Pak Gubernur akan diapakan mereka," lanjut Andi.

ULP adalah lembaga yang dibentuk Pemprov DKI untuk memperketat proses penganggaran. Dengan ULP, pengadaan barang dan jasa disentralisasi ke satu unit tersebut dan tidak disebar di SKPD seperti sebelumnya. Dengan demikian, proses lelang lebih teliti dan transparan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuding DPRD DKI Jakarta sebagai biang rendahnya angka penyerapan anggaran 2014. Andai saja pengesahan APBD 2014 oleh para wakil rakyat tidak lamban, Jokowi yakin penyerapannya akan jauh lebih tinggi ketimbang yang kini terjadi.

"Kemarin (tahun 2013) disahkannya saja kapan. Kita sudah ajukan dari tengah tahun, tapi disahkannya kan lama. Tapi sudah, saya kira kita harus cepat sajalah, jangan mikir lalu-lalu," ujarnya.

Penulis    : Fabian Januarius Kuwado
Editor     : Ana Shofiana Syatiri

Sumber: Kompas.com, Senin, 5 Mei 2014 | 08:50 WIB

Section: