Program Beasiswa Jurnalis untuk Liputan Pengadaan Barang dan Jasa

 

Program Beasiswa Jurnalis untuk Liputan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(Khusus daerah Manado, Makassar dan Kendari)

Pengadaan barang dan jasa masih menjadi sasaran empuk korupsi. Berdasarkan kasus korupsi yang ditangaini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2014 sampai April 2016, hampir setengah dari 468 kasus terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kerugian negara dari kasus tersebut mencapai hampir Rp 1 triliun. Baca about Program Beasiswa Jurnalis untuk Liputan Pengadaan Barang dan Jasa

Katalog Elektronik Cegah Potensi Korupsi

Menurut dia, selama ini, pengadaan barang dan jasa menarik perhatian berbagai pihak karena sarat kepentingan dan penggelembungan dana. Sebelum adanya e-katalog, pengadaan barang dan jasa dilakukan tertutup melalui sistem tender. Akibatnya, prosedur pembelian pun tak transparan. Dengan e-purchasing berdasarkan katalog elektronik, sistem tender dihapuskan. Baca about Katalog Elektronik Cegah Potensi Korupsi

Kontrak Rp 136,65 Miliar Ditandatangani

Selesainya seluruh proses lelang dan penandatangan kontrak menandai kemajuan sangat signifikan dalam pengelolaan APBN di Kementerian ESDM dalam setahun terakhir Baca about Kontrak Rp 136,65 Miliar Ditandatangani

Pengadaan Barang; Yang Kuat, Menang!

...sebanyak 30 sampai 40 persen dari APBN 2012, 2013, dan 2014—sebesar Rp 1.435 triliun, Rp 1.683 triliun, dan Rp 1.842 triliun—dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baca about Pengadaan Barang; Yang Kuat, Menang!

Masuk Kuartal II, Penyerapan Anggaran DKI Belum Sampai 10 Persen

salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran tahun ini adalah masih beradaptasinya para SKPD dan UKPD untuk mengajukan lelang kegiatan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta Baca about Masuk Kuartal II, Penyerapan Anggaran DKI Belum Sampai 10 Persen

Jokowi Bisa Perpanjang "Deadline" Usulan Lelang

Hingga Jumat (2/5/2014) lalu, baru ada sekitar 67 SKPD dan UKPD yang mengusulkan lelang ke ULP Baca about Jokowi Bisa Perpanjang "Deadline" Usulan Lelang

Respons Cepat Jokowi-Ahok Hadapi SKPD

Menjelang tengah tahun, penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 8 persen Baca about Respons Cepat Jokowi-Ahok Hadapi SKPD

Basuki: Tak Ada Perpanjangan Waktu Lelang ke ULP

jika ada SKPD ataupun UKPD yang tidak mengajukan kegiatan lelangnya ke ULP, maka kegiatan itu akan dicoret dan dibiarkan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Baca about Basuki: Tak Ada Perpanjangan Waktu Lelang ke ULP

Jokowi: Masa Baru 39 dari 750 SKPD dan UKPD yang Daftarkan Lelang?

Jokowi juga mencatat baru sembilan persen, atau 67 SKPD dan UKPD yang menginformasikan rencana umum pengadaan barang dan jasa Baca about Jokowi: Masa Baru 39 dari 750 SKPD dan UKPD yang Daftarkan Lelang?

Paket Lelang Terdaftar Masih Minim

Unit Layanan Pengadaan Baru Terima 1.600 Dokumen dari 7.000 Paket yang Harus Dilelang Baca about Paket Lelang Terdaftar Masih Minim

Pages

Subscribe to Front page feed